Jelang KTT G20, Polri Gelar Rapat Rekayasa Lalu Lintas

Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan
Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan

RM.id  Rakyat Merdeka – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait manajemen rekayasa lalu lintas dan pengaturan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai menjelang pelaksanaan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Bali, pada November 2022 mendatang.

“Kami telah melakukan berbagai persiapan, di antaranya Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono telah melakukan peninjauan venue Presidensi G20 di GWK Festival Park dan Posko BKO Korlantas Tragia,” kata Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (28/10).
.
Selain itu, Polri juga menerima kunjungan delegasi home security group home office United Kingdom (UK) atau Badan Keamanan Dalam Negeri (Kemendagri) Inggris dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam rangka penyelenggaraan Religion Summit R20.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol Firman Shantyabudi sebelumnya mengimbau agar masyarakat sekitar lokasi KTT G20 di Bali, tidak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan pada saat tanggal-tanggal tertentu.

Firman menjelaskan, beberapa hal yang menonjol yang mungkin dihadapi yaitu ada beberapa ruas jalan yang tidak cukup lebar di Bali.

“Bagaimana masyarakat ikut menyiapkan kegiatan ini dengan para pemilik kendaraan tidak memarkirkan kendaraan yang ada di pinggir jalan,” kata Firman.

Menurut Firman, dalam pengamanan G20 pihaknya akan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Daerah guna melancarkan lalu lintas selama kegiatan KTT G20.

Ruas jalan di Bali juga tidak mungkin dilakukan secara dua lajur berlawanan langsung, sehingga berpotensi akan diberlakukan sistem buka-tutup sementara.https://saladbiji.com/wp-admin/
 

Hidupkan 54 Pelaku Usaha Yang Tersendat

Luhut: Buruan Bayar Utang Selisih Migor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng (25-03-2024). Foto Dok. Kemaritiman
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng (25-03-2024). Foto Dok. Kemaritiman

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah segera menyelesaikan masalah rafaksi atau pembayaran utang selisih harga minyak goreng (migor) kepada 54 pelaku usaha sebesar Rp 474 miliar. Kasus rafaksi itu membuat bisnis pelaku usaha tersendat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan rafaksi minyak goreng.

“Ini sudah diaudit sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tidak ada isu atau masalah. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” kata Luhut saat Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga meminta konfirmasi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang Pemerintah tersebut.

Dalam pandangannya, mestinya pembayaran rafaksi minyak goreng berjalan lancar kalau semua dokumen lengkap.

“Kalau dokumen tidak lengkap, tentu tidak bisa, karena itu melanggar aturan. Tapi kalau ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil, dibimbinglah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” kata Luhut.

Luhut mengingatkan, tersendatnya pembayaran rafaksi minyak goreng ini berkaitan erat dengan nasib pedagang, sehingga perlu segera diselesaikan. Apalagi, banyak dari mereka yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau begini kan kasihan pedagang. Ini harusnya jadi modal pengusaha, tapi berhenti berputar. Kita harus pahami itu, mereka juga modalnya terbatas,” ucap Luhut.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengatakan, klaim pembayaran yang tidak terakomodir karena terbentur permasalahan dokumen. Sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Dari kami sudah membuat, agar mengantisipasi kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Kami mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Sucofindo selaku surveyor,” kata Feri.

Dalam rapat itu, perwakilan dari BPKP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi PT Sucofindo.https://saladbiji.com/wp-admin/ 

Dubes Indonesia Untuk Fiji Dupito Simamora Rintis Kerja Sama Pengembangan Produk Bambu

Dubes Indonesia untuk Fiji, Dupito Simamora. (Foto: KBRI Suva)
Dubes Indonesia untuk Fiji, Dupito Simamora. (Foto: KBRI Suva)

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah Indonesia ingin memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Fiji dan pemangku kepentingan di bidang industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Fiji, khususnya industri bambu.

Hal ini disampaikan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Fiji, Dupito Simamora, dalam pembukaan seminar “Potensi Industri Pembuatan Produk Bambu Berkelanjutan di Fiji” yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Suva, Fiji, 13 Maret 2024.

“Indonesia juga siap mendukung peningkatan kapasitas kepada Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, utamanya untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan industri bambu di Fiji,” terang Dubes Simamora, dikutip keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2024).

Seminar tersebut menghadirkan dua ahli bambu asal Indonesia, yaitu Marzuni dari Rosse Bambu di Sleman dan Dr Sukma Surya Kusumah yang mewakili Badan Riset dan Inovasi Nasio nal (BRIN) sebagai narasumber. Sementara narasumber dari Fiji adalah Dr Paul Ade Iji dan Dr Shipra Shah dari Fiji National University.

Selain dihadiri para pelaku industri bambu asal Fiji, seminar ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian Fiji dan Indonesia (secara virtual), serta perwakilan dari Universitas Nasional Fiji.

Berbagai isu mengemuka dalam seminar. Di antaranya seputar merancang strategi pemasaran dan peningkatan mutu serta aksesibilitas produk bambu Fiji ke pasar terbuka; kesepakatan menjajaki kerja sama penelitian di bidang bambu; hingga menunjuk Sote dan Vunidawa sebagai desa bambu percontohan untuk Fiji.

Para peserta seminar, termasuk Kepala Suku dari berbagai desa di Provinsi Naitasiri, menyampaikan apresiasi (vinaka vakalevu) tulus kepada KBRI Suva yang menggagas ide kerja sama pelatihan ini.

Sebelum seminar, kedua ahli bambu asal Indonesia berkesempatan mengunjungi beberapa hutan bambu di Desa Sote, Provinsi Tailevu dan Vunidawa, Provinsi Naitasiri. Mereka mengidentifikasi spesies atau varietas bambu yang tersedia di masing-masing desa, serta menentukan produk apa yang cocok.https://saladbiji.com/wp-admin/

Posisi Investasi Internasional RI Triwulan I Naik Tipis

Gedung Bank Indonesia. (Foto: Ist)
Gedung Bank Indonesia. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada triwulan I-2023 mencatat kewajiban neto yang sedikit meningkat. 

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan, pada akhir triwulan I-2023, PII Indonesia mencatat kewajiban neto 255,3 miliar dolar AS atau Rp 3.829 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan kewajiban neto pada akhir triwulan IV-2022 sebesar 252,7 miliar dolar AS atau Rp 3.790 triliun. Peningkatan kewajiban neto tersebut berasal dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) yang melampaui kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN).

Posisi AFLN Indonesia triwulan I-2023 meningkat, terutama ditopang oleh kenaikan cadangan devisa. Posisi AFLN akhir triwulan I-2023 tercatat sebesar 464,5 miliar dolar AS atau Rp 6.966 triliun, naik 3,3 persen (qtq) dari 449,9 miliar dolar AS atau Rp 6.746 triliun pada akhir triwulan sebelumnya. 

Mayoritas komponen AFLN mengalami peningkatan posisi, dengan peningkatan terbesar pada aset cadangan devisa, diikuti oleh investasi langsung, investasi lainnya, dan investasi portofolio. Peningkatan posisi AFLN tersebut selain dikontribusikan oleh peningkatan penempatan aset, juga disebabkan oleh peningkatan harga aset dan pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.

Posisi KFLN Indonesia triwulan I-2023 meningkat seiring dengan aliran masuk investasi portofolio serta investasi langsung. Posisi KFLN Indonesia naik 2,5 persen dari 702,6 miliar dolar AS atau Rp 10.536 triliun pada akhir triwulan IV 2022 menjadi 719,8 miliar dolar AS pada akhir triwulan I-2023 atau Rp 10.794 triliun.

“Perkembangan ini disebabkan oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang meningkat selama triwulan I-2023 sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda dan imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik,” katanya.

Selain itu, aliran masuk investasi langsung juga tetap solid yang mencerminkan tetap terjaganya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian nasional. Peningkatan posisi KFLN juga dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah sehingga mendorong kenaikan nilai instrumen keuangan domestik.

BI memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan I-2023 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal. Hal ini tecermin dari rasio PII Indonesia terhadap PDB pada triwulan I-2023 yang tetap terjaga di kisaran 19,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 19,2 persen.

Selain itu, struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (94,0 persen) terutama dalam bentuk investasi langsung. Ke d epan, Bank Indonesia meyakini kinerja PII Indonesia akan tetap terjaga sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 yang didukung sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah, serta otoritas terkait lainnya.

“Meskipun demikian, BI akan tetap memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian,” ujarnya.https://saladbiji.com/wp-admin/

Tingkatkan Layanan, BBN Airlines Indonesia Tambah 4 Armada Boeing 737

BBN Airlines Indonesia. (Foto: Ist)
BBN Airlines Indonesia. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka – Mengawali 2024, BBN Airlines Indonesia, sebagai bagian dari Avia Solutions Group, penyedia ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, dan Insurance) terbesar di dunia, mengumumkan penambahan tiga armada Boeing 737-800 dan satu armada Boeing 737-400F. 

Penambahan armada ini untuk memperkuat posisi maskapai di sektor Aviasi Indonesia. Penambahan armada ini merupakan langkah strategis bagi BBN Airlines Indonesia untuk meningkatkan layanan penerbangan charter-nya di Indonesia.

Akuisisi atas empat armada ini telah dilakukan pada November 2023. Saat ini, keempat armada tersebut sedang menjalani proses maintenance check dan diharapkan siap untuk melayani penerbangan charter penumpang tanpa jadwal (unscheduled) pada awal Maret 2024 mendatang, dengan rute domestik dan Internasional.

Chairman BBN Airlines Indonesia, Martynas Grigas mengatakan, dengan adanya penambahan empat armada, pihaknya sangat yakin bisa meningkatkan jumlah load factor dan juga dapat membuka rute baru nantinya. “Hingga awal tahun 2024, BBN Airlines Indonesia telah memiliki total enam pesawat, dan penambahan armada ini menjadi langkah signifikan dalam pengembangan armada kami untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang,” ujarnya.

Lebih lanjut, Martynas juga mengungkapkan, BBN Airlines Indonesia masih akan terus fokus pada layanan penerbangan charter penumpang tanpa jadwal (unscheduled) serta angkutan kargo udara. Diharapkan ke depannya, BBN Airlines Indonesia dapat terus menambah jumlah armada dan memenuhi permintaan penerbangan domestik dan internasional. 

“Ini merupakan bagian perluasan strategis dari perusahaan induk, Avia Solutions Group, di wilayah Asia-Pasifik, di mana perusahaan saat ini sedang melakukan investasi yang signifikan,” ujarnya.

Sejak mendapatkan Air Operator Certificate (AOC) untuk layanan kargo pada Agustus 2023 lalu, BBN Airlines Indonesia terus mendapatkan kepercayaan yang besar dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memberi mandat kepada BBN Airlines Indonesia menjadi maskapai yang mengirimkan 20 ton material dan bahan baku untuk mendukung rehabilitasi Bandara Internasional Port Vila di Vanuatu, serta bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia dalam mengirimkan Rotavirus Vaccine dari India, serta turut ambil andil dalam mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan.

“Tambahan armada ini juga akan mendukung rencana strategis BBN Airlines Indonesia untuk bisa mengoperasikan total 40 pesawat pada akhir tahun 2027 mendatang. Kami optimis bahwa misi yang dibawa oleh BBN Airlines Indonesia dapat memperkuat sektor penerbangan Indonesia secara keseluruhan, baik dalam skala pasar domestik maupun internasional,” tutup Martynas.https://saladbiji.com/wp-admin/

Penyelenggara Harus Lakukan Pemeriksaan Berlapis

Tiket Mudik Gratis Kok Dijual

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno. (Foto: Istimewa)
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka – Dunia maya dihebohkan dengan aksi sejumlah pemilik tiket mudik gratis dari Pemerintah. Dari sejumlah tangkapan layar, para penerima tiket mudik gratis kedapatan menawarkan tiket miliknya dengan harga tertentu ke pengguna lain.

Di media sosial X, akun @seringkluyuran bahkan me­nampilkan tangkapan layar dari sebuah akun Facebook yang menjual tiket mudik gratis dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dalam tangkapan layar itu, si pemilik tiket menyatakan, tiket mudik gratis yang dijualnya akan berangkat pada 6 April dari Terminal Jatijajar, Depok, menuju Wonogiri.

“Buat yang minat ada nih tiket mudik gratis dari terminal Jatijajar Depok, tujuan Wonogiri tanggal 6 April. Minat bisa in­bok. Insya Allah amanah. Murah aja nih, batal mudik karena ma­suk kerja,” tulis si pemilik tiket.

Menyikapi hal itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan, aksi penjualan tiket mudik gratis tak dapat dilakukan dengan dalih apa pun. Sebab, program mudik gratis bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat yang memi­liki keterbatasan anggaran tapi bisa mudik dengan aman dan nyaman.

“Kementerian Perhubungan sangat menyayangkan kejadian ini. Mudik gratis untuk mem­berikan kesempatan kepada ma­syarakat agar bisa mudik lebih aman, selamat, nyaman dan tentunya tanpa biaya. Kami me­minta masyarakat tidak memper­jualbelikan tiket mudik gratis,” tegas Hendro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/4/2024).

Lebih lanjut, pihaknya akan melakukan validasi ulang para peserta mudik gratis yang ter­daftar saat hari keberangkatan. Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari komersialiasi tiket mudik gratis.

“Tiket tidak dapat digunakan bila terdapat perbedaan nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kami akan melakukan pencocokan nama dan NIK yang tertera pada tiket mudik gratis saat hari H keberangkatan. Yang identitasnya berbeda, tidak akan bisa ikut berangkat,” jelas Hendro.

Reaksi netizen atas praktik jual beli tiket mudik gratis san­gat besar. Mayoritas, mengecam penjualan tiket mudik gratis oleh pemiliknya dengan dalih apa pun.

“Tolong lah. Masa setiap mo­ment mudik gratis dari pusat pasti ada kejadian kayak gini. Gratis kalau jatuh ke tangan coro ya pasti langsung jadi dagangan buat dijual. Ada juga yang sok-sokan atas nama jastip, padahal kalo daftar/ngambil tiketnya langsung nggak rumit. Paling benar, 1 tiket 1 KTP, baik 1 perjalanan/PP,” ujar akun @tawon_kecil.

Akun @calomagang meminta Pemerintah lebih ketat meny­eleksi penerima program mu­dik gratis. Sebaik apa pun niat Pemerintah, kalau niat dan ruang orang untuk berbuat jahat, tiket mudik gratis bisa jadi ladang bisnis.

“Selama manusia bisa mene­mukan celah di antara sempitnya peluang, tidak ada yang tidak mungkin,” imbuhnya.

Senada, akun @Kabsyah06 mengusulkan, program tiket mudik gratis menggunakan sistem pengecekan berlapis, seperti sebelum naik pesawat. Dengan begitu, pihak-pihak yang membeli tiket mudik gratis tidak bisa naik.

“Gunakan sistem check in, seperti maskapai aja. Jadi, 1 tiket sesuai nama pemesan (KTP). Kalau nggak jadi be­rangkat tinggal cancel. Dengan sistem lebih ketat, nggak ada calo-caloan. Pengalaman naik kereta kadang nggak perlu KTP, apalagi yang lokal, bebas, aman,” usulnya.https://saladbiji.com/wp-admin/

Saksi Sidang Sengketa Pilpres: 02 Minta Hadirkan Mega, 03 Minta Hadirkan Jokowi

Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Patra Rizki Syahputra/RM)
Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Patra Rizki Syahputra/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin panas. Kubu 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meminta hakim MK menghadirkan Presiden Jokowi dalam sidang. Kubu 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak mau kalah dengan meminta hakim MK menghadirkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Permintaan menghadirkan Jokowi disampaikan Tim Hukum 03, Maqdir Ismail. Dia menyebut, kehadiran Jokowi dalam sidang MK bisa menjelaskan dalil yang diajukan pihaknya, terutama soal dugaan nepotisme dan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Pemerintah untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

“Nanti beliau diminta untuk menerangkan alasan beliau ikut cawe-cawe dalam pembagian bansos. Diminta pula alasan dari Presiden membagi-bagi bansos di depan Istana dan di tempat-tempat tertentu,” ujar Maqdir, kepada Rakyat Merdeka, Minggu  (31/3/2024).

Permintaan Maqdir ini sebagai respons dari pernyataan tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, yang meminta MK menghadirkan Mega dalam sidang sengketa Pilpres. Menurut Maqdir, kehadiran Mega dalam sidang tidak relevan. Sebab, tidak ada pelanggaran yang dibuat Presiden ke-5 RI tersebut selama proses Pilpres.

“Tidak ada tindakan Ibu Megawati yang salah atau melanggar etika selama masa kampanye. Tidak juga ada ucapan atau perbuatan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP yang berlebihan atau melanggar kepatutan,” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran Jokowi justru lebih tepat untuk menjelaskan alasan penyaluran bansos beras secara mandiri. Padahal, pemberian cadangan pangan oleh Badan Pangan Nasional merupakan tugas dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Menurut hemat kami, yang paling tepat diminta dihadirkan oleh penasehat hukum dari Pak Prabowo dan Gibran adalah Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.

Pihak PDIP menyampaikan hal serupa dengan Maqdir. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, Jokowi yang lebih cocok dihadirkan di sidang sengketa Pilpres daripada Megawati. Alasannya, Jokowi ada kaitannya dengan cawe-cawe kepala negara di Pilpres 2024.

“Kalau Ketum PDI Perjuangan, apa relevansinya? Pak Jokowi justru lebih relevan, karena pernyataan dan cawe-cawenya sudah jadi memori publik,” kata Hendrawan, Minggu (31/3/2024).

Selain itu, Hendrawan berharap permintaan pihaknya untuk menghadirkan para menteri dalam sidang harus ditindaklanjuti. Terutama kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. “Karena terkait alokasi anggaran dan otoritas pencairan bansos,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam sidang sengketa Pilkada, Kamis (28/3/2024), Tim Hukum Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar kompak meminta hakim MK menghadirkan empat menteri sebagai saksi. Selain Sri Mulyani Risma, dua orang lainnya adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Merespons hal itu, tim hukum Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, panas. Dia pun berniat meminta hakim MK untuk menghadirkan Megawati ke sidang sengketa Pilpres.

“Kalau dia minta menteri, kami juga minta Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Kan gitu masalahnya kan,” ucap Otto, kepada wartawan, di Gedung MK, Kamis (28/3/2024).

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) ini menjelaskan, pemanggilan para menteri ke dalam sidang tidak perlu dilakukan karena sengketa Pilpres merupakan persoalan para calon. Menurutnya, tidak ada relevansinya menghadirkan pihak ketiga.

Meski begitu, Otto mengaku pihaknya tidak masalah jika hakim MK akan memanggil menteri-menteri tersebut. “Demi keadilan, demi hukum, kami tidak keberatan,” tuturnya.

Presiden Jokowi sudah mengetahui namanya banyak disebut dalam sidang sengketa Pilpres itu. Namun, Kepala Negara enggan berkomentar. “Saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan MK ya,” ucapnya, di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (28/3/2024).https://saladbiji.com/wp-admin/

Jaga Pasokan Energi, Pertamina Siagakan Satgas RAFI 2024

Perkuat Ketahanan Energi, Pertamina Terus Tingkatkan Kapasitas Produksi Kilang

RM.id  Rakyat Merdeka – Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus melakukan upaya meningkatkan kapasitas produksi kilang.

Peningkatan kapasitas produksi ini penting karena bisnis minyak dan gas (migas) merupakan salah satu penopang utama upaya menjaga kedaulatan negara di bidang energi.

Salah satu mata rantai bisnis migas adalah pengolahan minyak mentah menjadi produk-produk BBM dan Non BBM di kilang-kilang Pertamina.

“Pada periode 2019 hingga 2023, Pertamina telah melakukan peningkatan kapasitas produksi di kilang-kilang eksisting mencapai 126,2 ribu barrel per hari dan meningkatkan produksi produk petrokimia hingga 180 ribu ton per tahun,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dalam keterangan tertulis, Selasa (2/4/2024).

Beberapa proyek peningkatan kapasitas yang telah dilakukan selama periode 2019 sampai dengan 2023.

Diantaranya proyek blue sky Cilacap pada Agustus 2019 yang meningkatkan kapasitas produksi dari 23 ribu barrel per hari menjadi 53 ribu barrel per hari.

Proyek ini juga meningkatkan kualitas produk yang sebelumnya Euro II menjadi setara Euro IV.

Selain itu terdapat proyek RDMP Balongan Phase 1 pada Juni 2022. Pada proyek ini, kapasitas produksi Crude Distilation Unit (CDU) yang sebelumnnya 125 ribu barrel perhari berhasil ditingkatkan menjadi 150 ribu barrel per hari.

Saat ini, KPI juga tengah melaksanakan upaya peningkatan kapasitas produksi yang dimilikinya melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) di Balikpapan.

Proyek tersebut sedang memasuki milestone baru dengan dilaksanakannya program Turn Arround (TA) Revamp.

“Saat ini KPI memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1 juta barrel per hari. TA Revamp yang dilaksanakan oleh KPI saat ini memiliki tujuan untuk mengintegrasikan unit kilang eksisting dengan unit kilang baru hasil pelaksanaan proyek RDMP,” katanya.

Proyek RDMP Balikpapan menjadi salah satu proyek dengan investasi terbesar yang dilaksanakan oleh Pertamina saat ini.

“Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek dengan kompleksitas tinggi. Dikatakan demikian karena kita membangun unit kilang yang baru berdampingan bahkan beririsan dengan kilang eksisting. Kita harus memastikan proyek berjalan sementara kilang eksisting tetap harus beroperasi,” jelas Hermansyah.

Hermansyah juga menyampaikan keberhasilan proyek RDMP Balikpapan ini nantinya akan menaikkan kapasitas produksi kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barrel hari.

“Dengan kenaikan kapasitas 100 ribu barrel per hari, Kilang Balikpapan akan menjadi kilang terbesar yang dimiliki oleh Pertamina,” jelas Hermansyah.

Selain menaikkan kapasitas pengolahan minyak, nanti akan ada tambahan produksi produk petrokimia hingga 225 ribu ton per tahun.

“KPI sebagai bagian Pertamina menjadi pilar ketahanan energi dengan produk olahan kilangnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas produksi menjadi salah satu strategi perusahaan untuk terus bertumbuh,” tambah Hermansyah.

Proyek RDMP Balikpapan ditargetkan selesai pada 2025.

“Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia agar proyek berjalan dengan lancar dan keseluruhan proyek dapat diselesaikan tepat waktu,” pungkas Hermansyah.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (EnvironmentSocial & Governance).

PT KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara professional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.https://saladbiji.com/wp-admin/

Angket Pilpres Hilang Nyawanya

Pimpinan DPR. (Foto: Tedy Kroen/RM)
Pimpinan DPR. (Foto: Tedy Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka – Wacana menggulirkan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang menyala pada pertengahan Februari lalu, kini kian meredup. PDI Perjuangan yang diharapkan menjadi motor gerakan ini ternyata belum melakukan aksi apa pun. Angket pilpres pun hilang nyawanya.

Usulan DPR agar menggunakan hak angket pertama kali dicetuskan oleh Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo. Sepekan setelah pencoblosan usai, Ganjar meminta, parpol pendukungnya menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres. Usulan itu disambut oleh PDIP. Tiga parpol dalam Koalisi Perubahan yaitu NasDem, PKB, dan PKS, menyatakan siap menyambut gerakan tersebut.

Sebulan berlalu, wacana yang sempat bikin hangat itu mulai meredup. PDIP yang diharapkan jadi motor gerakan ini tampak ogah-ogahan mengawal hak angket. PDIP diharapkan jadi lokomotif gerakan ini lantaran mempunyai kursi paling banyak di DPR.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani menyatakan, sampai saat ini partainya belum melakukan pergerakan untuk menggulirkan hak angket. Bahkan, kata Puan, partainya belum memberikan arahan kepada Fraksi PDIP terkait wacana ini. “Tidak ada instruksi,” kata Puan, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Setelah itu, Puan menjawab diplomatis. Kata dia, hak angket merupakan hak anggota DPR. Jika hak angket bisa berguna dengan baik, maka usulan itu bisa saja dilakukan.

“Kita lihat dulu lah gimana di lapangannya. Apakah kemudian itu perlu. Karena memang perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” ungkap Puan.

Puan tampaknya masih wait and see dalam melihat wacana ini. Apalagi untuk menggulirkan hak angket bukan sesuatu yang mudah. Dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR, untuk bisa menggulirkan hak angket pertama harus diusulkan minimal oleh dua fraksi, dan diusulkan 25 anggota.

“Kalau kemudian itu memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat,” kata Puan.

Sementara itu, PKB menyatakan, siap mendukung hak angket. Sayangnya, sampai saat ini belum ada aksi nyata mengenai gerakan itu.

“Ide hak angket pertama kali kan muncul dari PDIP, calon presidennya PDIP. Jadi yang kami harapkan PDIP bisa jadi leading lah dari hak angket ini,” kata Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Hamidah.

Menurut dia, gerakan dari PDIP ini penting lantaran partai berlambang kepala banteng itu parpol penguasa parlemen. Tanpa ada gerakan dari PDIP, tak mungkin gerakan ini bisa bergulir.

“Kami masih tetap berusaha dengan berbagai cara, kan masih cukup punya waktu. Kami belum menyerah lah, belum mundur,” ujarnya.

Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F Paulus ikut mengomentari wacana hak angket DPR yang kian meredup. Kata dia, partainya saat ini fokus pada gugatan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) ketimbang hak angket di DPR. Menurut dia, hak angket tampaknya sulit untuk bergulir.

“Kita sesuaikan saja di mekanisme yang ada. Ya tadi kan dengar sendiri, bagaimana hak angket. Yang mengusulkan ternyata belum berproses juga,” kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman mengklaim, hampir 95 persen politisi yang dia temui, baik pimpinan partai politik maupun para politisi di DPR, sudah move on atau beranjak dari Pemilu 2024. Karena itu, hak angket makin sulit bergulir. “Mereka pun memahami, dalam pemilu, harus ada yang kalah dan menang,” kata Habiburokhman.

Dia juga menilai, kini wacana hak angket sudah semakin mustahil diajukan di DPR. Selain perlu serangkaian mekanisme yang dilakukan, substansi hak angketnya pun semakin melemah.

Pengajuan hak angket, kata dia, perlu ditempuh melalui Badan Musyawarah (Bamus) dan juga rapat paripurna. Dalam proses itu pun harus ada pihak yang menjadi inisiator

Dia menuturkan, jika ingin memperbaiki sistem pemilu, ada waktu selama lima tahun ke depan. Perbaikan itu bisa dilakukan dengan cara revisi undang-undang di DPR atau melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. BCGhttps://saladbiji.com/wp-admin/

Kurang Kontrol Emosi, Fajri Gagal Pertahankan Gelar

Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. (Foto : PBSI)
Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto. (Foto : PBSI)

RM.id  Rakyat Merdeka – Indonesia tak menyisakan wakil di pentas Malaysia Open 2024, usai ganda putra Indonesia Fajar Alfian/ Muhammad Rian Ardianto tersingkir di babak 16 besar.

Fajri, sapaannya, gagal mempertahankan gelar di BWF World Tour Super 1000 Malaysia Open 2024 usai disingkirkan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang di perempatfinal lewat rubbergame, Jumat (12/1).

Fajar Alfian mengatakan sempat unggul di gim pertama dan bisa menguasai pertandingan. “Lawan banyak melakukan kesalahan terutama Liang (Weng Keng) beberapa kali pukulannya keluar.” kata Fajar.

Di gim kedua, pasangan ini masih menguasai pertandingan sampai interval. “Tapi setelah itu kami terlalu terburu-buru ingin mendapat poin yang malah jadi merugikan. Kami kurang kontrol,”

“Di gim ketiga mereka mendapat second win-nya dan kembali percaya diri sehingga bermain lebih in dan kami tidak bisa keluar dari tekanan”.

“Menurut saya saat pertemuan di semifinal World Tour Finals sama hari ini tidak berbeda. Kami kurang puas dengan hasilnya dan sisi luar permainannya. Kami harus bisa lebih mengontrol emosi agar performa tetap stabil,” jelas Fajar.

Muhammad Rian Ardianto minta maaf gagal mempertahankan gelar, namun berharap tetap mendapat dukungan. 

“Terima kasih untuk dukungan seluruh fans termasuk yang mendukung kami di Axiata Arena hari ini. Mohon maaf kami belum bisa maju ke semifinal. Dukung terus kami dan tim Indonesia di turnamen-turnamen selanjutnya,” kata Rian. 

Sebelumnya, tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung yang juga lolos ke 16 besar juga kandas menuju semifinal.https://saladbiji.com/wp-admin/