Hidupkan 54 Pelaku Usaha Yang Tersendat

Luhut: Buruan Bayar Utang Selisih Migor

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng (25-03-2024). Foto Dok. Kemaritiman
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan saat memimpin Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng (25-03-2024). Foto Dok. Kemaritiman

RM.id  Rakyat Merdeka – Pemerintah segera menyelesaikan masalah rafaksi atau pembayaran utang selisih harga minyak goreng (migor) kepada 54 pelaku usaha sebesar Rp 474 miliar. Kasus rafaksi itu membuat bisnis pelaku usaha tersendat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah berkomitmen menyelesaikan persoalan rafaksi minyak goreng.

“Ini sudah diaudit sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan tidak ada isu atau masalah. Kita harus segera menyelesaikan ini, sehingga pedagang tidak mengalami kerugian,” kata Luhut saat Rapat Koordinasi Pembayaran Rafaksi Minyak Goreng di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Pada kesempatan tersebut, Luhut juga meminta konfirmasi Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait aspek hukum kewajiban pembayaran utang Pemerintah tersebut.

Dalam pandangannya, mestinya pembayaran rafaksi minyak goreng berjalan lancar kalau semua dokumen lengkap.

“Kalau dokumen tidak lengkap, tentu tidak bisa, karena itu melanggar aturan. Tapi kalau ada dokumen yang bisa kita bantu dorong, terutama bagi pedagang kecil, dibimbinglah membereskannya, yang penting perhatikan aspek hukumnya,” kata Luhut.

Luhut mengingatkan, tersendatnya pembayaran rafaksi minyak goreng ini berkaitan erat dengan nasib pedagang, sehingga perlu segera diselesaikan. Apalagi, banyak dari mereka yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kalau begini kan kasihan pedagang. Ini harusnya jadi modal pengusaha, tapi berhenti berputar. Kita harus pahami itu, mereka juga modalnya terbatas,” ucap Luhut.

Di tempat yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono mengatakan, klaim pembayaran yang tidak terakomodir karena terbentur permasalahan dokumen. Sejumlah klaim tidak bisa diproses akibat ketidaklengkapan dokumen pendukung klaim pembayaran tersebut.

“Dari kami sudah membuat, agar mengantisipasi kebijakan yang diambil tidak memiliki risiko hukum di kemudian hari. Kami mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh Sucofindo selaku surveyor,” kata Feri.

Dalam rapat itu, perwakilan dari BPKP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKS), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya segera menyelesaikan pembayaran klaim sesuai hasil verifikasi PT Sucofindo.https://saladbiji.com/wp-admin/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*