Laporan Keuangan DPR Untuk Sidang IPU Bali

BPK Temukan Pengadaan Konsumsi Tak Sesuai Kontrak

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. (Foto: Dok. DPR RI)
Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar. (Foto: Dok. DPR RI)

RM.id  Rakyat Merdeka – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya ketidakpatuhan dalam laporan keuangan DPR atas penyelenggaraan pertemuan Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Other Related Meeting di Nusa Dua, Bali, pada 20 – 24 Maret 2022.

BPK menilai, DPR tidak men­cantumkan perincian atas peker­jaan paket konsumsi sesuai spe­sifikasi dalam kontrak dan tidak lengkap. Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar belum bisa mengomentari hal tersebut.

“Wah sebaiknya saja tanyakan ke Ittama (Inspektorat Utama, red). Saya nggak tahu soal-soal (temuan BPK) itu,” kata Indra melalui pesan WhatsApp ke­pada Rakyat Merdeka, Minggu (28/01/2024).

Indra mengaku, temuan BPK tersebut belum disampaikan ke Kesekretariatan Jenderal (Setjen) DPR dan belum diklari­fikasi ke unit-unit yang men­jalankan kegiatan di mana DPR menjadi tuan rumah pada Si­dang IPU tersebut. “Ini kegiatan BPK belum disampaikan ke Setjen dan belum diklarifikasi dengan unit yang jalankan ke­giatan. Saya yakin Ittama juga bingung,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua BPK Isma Yatun telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2023 kepada Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/12/2023). Dalam laporannya, BPK mengungkap adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan kegiatan di berbagai Kementerian/Lembaga.

Salah satu temuan BPK adalah terkait Penyelenggaraan Perte­muan Ke-144 Inter-Parliamen­tary Union (IPU) Assembly and Other Related Meeting yang diselenggarakan di Bali Interna­tional Convention Centre, Nusa Dua Bali, yang diselenggarakan pada Maret 2022 lalu.

Dalam pelaporannya, BPK mengungkap pertanggungjawa­ban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas) pada 36 K/L, salah satunya DPR. Khusus di DPR, BPK mengungkap enam masalah dalam pertanggung­jawaban tidak akuntabel (selain perjalanan dinas). Antara lain, bukti pertanggungjawaban pe­kerjaan pengadaan konsumsi pada Pertemuan Ke-144 IPU Assembly and Other Related tidak mencantumkan perincian sesuai spesifikasi dalam kontrak.

BPK juga mengungkap 3 pa­ket pekerjaan penayangan di me­dia televisi yang tidak didukung dengan bukti memadai. Ketua BPK Isma Yatun menjelaskan, IHPS Semester I Tahun 2023 ini memuat ringkasan dari 705 lapo­ran hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas 681 LHP Keuangan, 2 LHP Kinerja, dan 22 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

“LHP tersebut mengung­kapkan 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidak­patuhan yang dapat mengakibat­kan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Serta ketidakhematan, ketida­kefisienan, dan ketidakefektifan (3E). Nilai keseluruhan sebesar Rp 18,19 triliun,” ungkap Isma Yatun.

Dari nilai temuan tersebut, terdapat dua klasifikasi temuan dengan nilai terbesar, yaitu po­tensi kerugian sebesar Rp 7,43 triliun dan kekurangan peneri­maan sebesar Rp 6,01 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp 852,82 miliar.

Terpisah, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Agung Budi Santoso mengatakan, pada masa sidang 2022-2023, DPR telah menuntaskan berbagai program legislasi. Di antaranya UU Aparatur Sipil Negara, UU Kesehatan, revisi UU Informasi dan Transaksi Ele­ktronik, dan berbagai program legislasi lainnya. DPR juga telah melaksanakan pembahasan APBN 2024 secara kompre­hensif dengan memperhatikan kinerja tahun 2023 serta pre­diksi perekonomian global ke depannya.

Terkait fungsi pengawasan, jelasnya, DPR telah melak­sanakan berbagai kegiatan pengawasan baik melalui pem­bentukan tim, rapat-rapat, kun­jungan kerja, audiensi, mau­pun pelaksanaan pelaksanaan undang-undang dan APBN serta pengawasan kebijakan Pemerintah.

Pada fungsi diplomasi, lan­jutnya, DPR telah berpartisipasi dalam forum G20, ASEAN, IPU Assembly, dan Mikta, forum konsultasi antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia. “Ini menunjukkan bahwa sebetulnya DPR, baik itu dewannya, Setjen-nya, sudah menjalankan fungsinya dengan baik,” katanya.

Agung juga mengklaim, kinerja penyerapan anggaran DPR baik Satuan Kerja (Satker) Dewan maupun Satker Setjen, dari tahun ke tahun terus meningkat. Ini bisa terlihat dari realisasi anggaran DPR dimana pada tahun 2020 adalah sebesar 94,72 persen. Walau penyerapan anggaran di tahun 2021 turun sedikit menjadi 94,47 persen, namun di tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 98,80 persen.https://saladbiji.com/wp-admin/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*