Capres 2024 Ternyata Punya Bansos Unggulan, Ini Daftarnya!

Jakarta, CNBC Indonesia –¬†Tahun politik membuat program bantuan sosial atau bansos Presiden Joko Widodo mendapat sorotan publik. Ada yang menduga dijadikan alat politik pihak pendukung capres-cawapres tertentu di pemerintahan untuk pemilihan presiden 2024.

Terlepas dari isu yang beredar beberapa hari terakhir ini, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertanding dalam Pilpres 2024 juga memiliki program bansos dalam dokumen visi-misinya.

Selama masa kampanye sejak 28 November pun tiga paslon Pilpres juga kerap mengumbar janji program bansos andalannya masing-masing. Masa kampanye pun akan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang dan setelahnya memasuki proses pemungutan suara mulai 14 Februari 2024.

Berikut ini rincian program bansos yang dijanjikan masing-masing paslon :

1. Bansos Plus AMIN

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN merupakan salah satu capres yang menyatakan komitmennya untuk melanjutkan program bansos jika menang Pilpres 2024.

Melalui program yang Bansos Plus, AMIN memastikan akan meningkatkan manfaat program bansos yang sudah ada selama ini dan memperbaiki penyalurannya. Selain bansos, dia memastikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah juga akan diadakan pelatihan keterampilan.

“Akan kita ubah bansos itu dari bansos menjadi bansos plus. Ditambahkan, kemudian ada pembekalan-pembekalan supaya ada pelatihan dan ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan bagi kegiatan penunjang lainnya,” tutur Anies dalam acara ‘Desak Anies’ episode Sumbar di Lapangan Cindua Mato, Kabupaten Tanah Datar, seperti disiarkan detik20, dikutip Kamis (4/1/2023).

Dalam dokumen visi-misinya, Anies-Muhaimin juga menjadikan bansos sebagai alat pengentasan kemiskinan. Caranya dengan memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bansos yang bersifat langsung seperti seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Lalu, meningkatkan program bansos yang bersifat tidak langsung, berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.

Janji lainnya ialah memperbesar manfaat dan jumlah penerima bansos disabilitas serta bansos khusus lansia. Selain itu, subsidi mereka pastikan juga akan diperbaiki dengan ketepatan sasaran melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi.

2. Makan siang gratis ala Prabowo Gibran

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Bumingraka dalam dokumen visi-misinya juga menjanjikan peningkatan kuantitas dan kualitas program bansos seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Namun, mereka juga menekankan upaya dorongan kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.

Dalam dokumen itu, Prabowo-Gibran bahkan menjadikan program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat. Khusus anggaran makan siang gratis ini mereka rencanakan Rp 450 triliun tiap tahun.

“Kita harus ambil langkah berani. antara lain langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis itu akan membantu semua keluarga miskin. Semua sekolah semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang itu adalah keberpihakan itu adalah wujud dari keadilan sosial,” ujar Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom November 2023 lalu.

Selain itu, rencana besar Prabowo adalah memberikan subsidi ke buruh, sehingga bisa lebih produktif dan keluar dari garis kemiskinan. “[Soal] upah, kita akan bicara ke pemimpin buruh. Subsidi listrik, BBM, sekolah, kemudian kita kasih makan siang,” kata dia.

“Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100% untuk orang yang butuh,” ia menambahkan.

Sementara, soal pendidikan, Prabowo juga memberikan janji besar. Ia akan menggratiskan semua sekolah dan universitas negeri di seluruh Indonesia jika terpilih jadi presiden.

3. KTP Sakti Ganjar-Mahfud untuk Bansos

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD turut memastikan komitmennya untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos jika menang Pilpres 2024.

Mereka menjanjikan efektivitas bantuan sosial akan ditingkatkan dengan cara penataan akurasi data kependudukan melalui integrasi Satu Data Indonesia yaitu Data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai.

Data itu juga mereka pastikan akan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, termasuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek). Itu semua dilakukan dengan mengeluarkan KTP Sakti.

“Kalau satu data Indonesia itu sudah bagus, maka sebenarnya berbasis satu data bisa dipakai untuk apapun. Sehingga jaminan yg selama ini ada, dengan berbagai identitas satu persatu bisa satukan dalam satu KTP,” kata Ganjar.

Program KTP Sakti ini bakal menyatukan berbagai program bansos yang sudah ada, seperti subsidi pendidikan, meliputi Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Selain itu, subsidi keluarga miskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapula Subsidi usaha produktif Kartu Tani, Pupuk, Solar Nelayan dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan UMKM.

Ganjar menuturkan, kebijakan ini membutuhkan pembenahan data yang besar serta pengelolaan menggunakan sistem canggih. Dana bantuan akan langsung ditransfer pemerintah kepada penerima melalui rekening perbankan.

“KTP Sakti bisa representasikan semua tinggal pendataan dihimpun dengan baik pengelolaan dengan sistem yang baik dan konsep ini sebenarnya awal dari KTP elektronik,” terang Ganjar.

Dalam dokumen penjelasan visi-misinya, Ganjar-Mahfud juga memastikan bahwa upaya percepatan penurunan tingkat kemiskinan hingga 2,5% akan dilakukan melalui pendekatan karitatif, yakni penguatan pendekatan dan program bantuan sosial dalam berbagai wujud.

Program itu termasuk bantuan tunai maupun non-tunai bagi orang dan kelompok orang yang di bawah garis kemiskinan untuk memenuhi kebutuhan dan sekaligus mengatasi kemiskinan dalam segala dimensinya.

Namun, keduanya juga menekankan bahwa penting pula dilakukan upaya peningkatan edukasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengubah cara pikir (mindset) bahwa program penghapusan kemiskinan bukanlah sekedar santunan/bantuan sosial (charity) yang hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial.

Sebab, program ini seharusnya menjadi program struktural pembangunan dengan kerja sama dan sinergi multi sektor, lintas pemerintahan dan pelibatan aktor non-pemerintah dengan prioritas pada peningkatan kekuatan produktif rakyat di berbagai bidang dan sektor. https://merupakan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*